Perkuat Basis Data Literasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat Gelar Workshop Sinkronisasi Instrumen Kajian Perpustakaan Tahun 2026

Media DISARPUS-PB

Manokwari, 14 April 2026 — Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Workshop Sinkronisasi Instrumen Kajian Perpustakaan Tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 14–15 April 2026 di Swiss-Belhotel Manokwari. Kegiatan ini diikuti oleh 18 orang PIC/Admin pendataan perpustakaan tingkat provinsi dan perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Workshop dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nency Titty Wyzer, SH., MM. Dalam sambutannya disampaikan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan telah berkembang menjadi pusat literasi, pusat pembelajaran sepanjang hayat, serta ruang transformasi sosial masyarakat.

Gubernur menegaskan pembangunan perpustakaan harus dilakukan secara terukur, terarah, dan berbasis data yang akurat. Pendataan perpustakaan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan literasi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan semua pihak dalam menyusun sistem pendataan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Simson Dowansiba, SH., MH selaku Ketua panitia kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini bertujuan meningkatkan kualitas pendataan perpustakaan di daerah melalui sinkronisasi instrumen kajian antara pusat dan daerah.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendataan perpustakaan di daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mensinkronkan indikator pendataan perpustakaan antara pusat dan daerah;
2. Meningkatkan pemahaman PIC terhadap konsep dan metodologi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM);
3. Meningkatkan kapasitas teknis dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data;
4. Mewujudkan data perpustakaan yang valid, akurat, dan terintegrasi.

Workshop ini juga didukung oleh Tim Kajian Perpustakaan Provinsi Papua Barat yang mulai bertugas pada tahun 2026 dan diharapkan mampu memperkuat proses pengumpulan serta analisis data perpustakaan secara sistematis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan literasi daerah yang lebih tepat sasaran. 

Melalui kegiatan ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat berkomitmen memperkuat tata kelola pendataan perpustakaan sebagai bagian penting dalam mendukung peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat serta penguatan budaya baca di Provinsi Papua Barat.

Penulis : Rori Manibuy, S.IP