Festival Literasi Papua Barat 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Bincang Literasi, Pameran Buku, dan Pertunjukan Seni
Media Disarpus – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, resmi membuka Festival Literasi Papua Barat Tahun 2026 di Auditorium TP-PKK Provinsi Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin (19/10/2026). Mengusung tema “Membangun Budaya Literasi untuk Papua Barat yang Cerdas dan Berdaya” kegiatan ini mendorong penguatan budaya baca melalui kolaborasi lintas sektor, perluasan akses pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat ini menghadirkan bincang-bincang literasi, pameran buku, dan penampilan seni. Ketiga agenda tersebut memadukan diskusi, pengenalan bahan bacaan, serta ekspresi budaya untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam gerakan literasi.
Dalam sambutannya, Mohamad Lakotani menegaskan bahwa penguatan literasi tidak boleh berhenti pada seremoni atau penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Setiap kesepakatan, menurutnya, harus diwujudkan melalui program terencana, terukur, dan berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan budaya literasi membutuhkan dukungan pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar kebiasaan membaca tumbuh sejak dini dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Lakotani turut menyoroti peran orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak. Membacakan buku, menyediakan bahan bacaan di rumah, dan membangun kebiasaan berdiskusi merupakan langkah sederhana yang dapat membentuk ketertarikan anak terhadap pengetahuan. Karena itu, tanggung jawab menumbuhkan budaya baca harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh lingkungan pendidikan serta masyarakat.
Salah satu agenda utama festival adalah bincang-bincang literasi yang menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, yakni Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, anggota DPD RI sekaligus pegiat literasi Papua Barat Lamek Dowansiba, serta Ketua Pokja II TP-PKK Papua Barat Gaudia G. Hae.
Diskusi ini menghadirkan perspektif pemerintahan, gerakan literasi masyarakat, dan pemberdayaan keluarga dalam membangun kebiasaan membaca. Pertemuan berbagai sudut pandang tersebut menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai strategi pengembangan literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Barat.
Keterlibatan unsur pemerintah dan pegiat literasi juga menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini membutuhkan dukungan kebijakan, partisipasi publik, serta lingkungan keluarga yang kondusif. Melalui dialog tersebut, diharapkan muncul gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi program konkret dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pameran buku menjadi bagian dari festival untuk memperkenalkan bahan bacaan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan sumber pengetahuan. Kehadiran beragam koleksi bacaan diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung, khususnya generasi muda, untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari proses belajar dan pengembangan diri.
Agenda ini sekaligus menegaskan pentingnya ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan mudah diakses. Dalam konteks tersebut, perpustakaan memiliki peran strategis sebagai penyedia informasi, pendukung pendidikan, dan ruang belajar bagi masyarakat sepanjang hayat.
Selain diskusi dan pameran buku, penampilan seni turut mewarnai pelaksanaan Festival Literasi Papua Barat 2026. Unsur seni memberikan ruang bagi kreativitas dan ekspresi budaya sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan literasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang menarik dan partisipatif.
Ketua panitia festival Literasi yang juga Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Simson Dowansiba, menekankan bahwa pelaksanaan festival harus diikuti langkah nyata agar tujuan kegiatan dapat tercapai.
Menurutnya, hasil kegiatan perlu diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang jelas, disertai pembagian peran dan tanggung jawab antarpihak serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, kemitraan yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi menghasilkan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan.
Sejumlah upaya yang perlu diperkuat meliputi pengembangan pojok baca, perluasan layanan perpustakaan digital, serta peningkatan literasi hukum, kesehatan, dan bidang pengetahuan lainnya hingga ke tingkat kampung.
Pemerataan layanan juga menjadi perhatian, terutama bagi generasi muda, perempuan, dan Orang Asli Papua (OAP). Perluasan jangkauan tersebut penting agar masyarakat di luar kawasan perkotaan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan dan informasi yang bermanfaat.
(Rori Manibuy)